Sopi Masuk RUU Larangan Minuman Beralkohol, Pemprov: Itu Artinya Menghapus Budaya NTT

Kompas.com - 13/11/2020, 13:12 WIB
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019) KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREGubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019)

KUPANG, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan  Minuman Beralkohol (Minol) kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu poin dalam RUU itu juga melarang minuman beralkohol tradisional seperti sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lainnya.

Baca juga: Gubernur NTT Tentukan Harga Terendah dan Tertinggi Minuman Sophia

RUU itu mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi NTT.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, secara tegas meminta DPR RI mengkaji dengan baik RUU itu.

Baca juga: Apa Saja Minuman Tradisional yang Dilarang Dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol?

Karena bagi masyarakat NTT, minuman tradisional seperti sopi dan tuak merupakan minuman yang berkaitan dengan budaya setempat.

"Sehingga kalau mereka mau membuat RUU itu berarti mereka mau menghapus budaya NTT," tegas Marius kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2020) siang.

Baca juga: Minuman Sophia, dari Cerita Gubernur NTT hingga Dikritik Anggota Dewan

Menurut Marius, selain sebagai budaya, banyak masyarakat NTT juga menggantungkan hidupnya dari minuman tradisional beralkohol.

Dari minuman itu, masyarakat bisa membiayai pendidikan dan kesehatan dengan menjual sopi.

"Kecuali negara membuat undang-undang untuk pendidikan dan kesehatan gratis baru boleh mengeluarkan undang--undang tersebut," ujar Marius.

RUU ini juga dinilai membatasi potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang sangat merugikan masyarakat NTT.

Marius mengatakan, minuman sopi atau tuak  sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum negara ini dibentuk.

"Pertanyaan saya, apakah kita semua akan membasmi pohon tuak, atau pohon lontar sebagai bahan baku pembuatan sopi? Itu tidak mungkin terjadi karena tumbuhan itu sudah diberikan Tuhan kepada manusia untuk didayagunakan," ujar dia.

Menurut Marius, DPR tidak boleh melihat dampak minuman itu hanya sebatas memabukan saja. Cara berpikir seperti itu sangat sederhana.

Marius meyakini RUU ini akan mendapat penolakan dari masyarakat luas di seluruh Indonesia khususnya NTT yang selama ini menjadikan minuman itu sebagai mata pencarian dan juga sosial budaya.

"Misalnya di Manggarai, pembicaraan adat belum bisa dimulai tanpa minuman itu. Termasuk juga di Timor, setiap upacara adat ataupun sanksi adat harus disertai minuman sopi. Itu warisan budaya dari para leluhur yang sudah berlangsung ribuan tahun lalu," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tes Menjelang Tatap Muka, 37 Guru di Padang Panjang Positif Covid-19

Tes Menjelang Tatap Muka, 37 Guru di Padang Panjang Positif Covid-19

Regional
10 Hari PPKM di Sukoharjo, 164 PKL Melanggar Jam Operasional

10 Hari PPKM di Sukoharjo, 164 PKL Melanggar Jam Operasional

Regional
Tim Eri Cahyadi-Armuji Yakin Gugatan Machfud Arifin-Mujiaman Ditolak MK, Ini Alasannya

Tim Eri Cahyadi-Armuji Yakin Gugatan Machfud Arifin-Mujiaman Ditolak MK, Ini Alasannya

Regional
Anggota Geng Motor Pelaku Penusukan di Sumedang Ditangkap di Purwakarta

Anggota Geng Motor Pelaku Penusukan di Sumedang Ditangkap di Purwakarta

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2021

Regional
Kasus Hoaks Mayor Sugeng Meninggal Setelah Divaksin, Pelaku Ternyata Napi di Lapas Surabaya

Kasus Hoaks Mayor Sugeng Meninggal Setelah Divaksin, Pelaku Ternyata Napi di Lapas Surabaya

Regional
'Saya Menyekolahkan Mereka Lebih dari Rp 3 Miliar, Nyarinya Juga Hujan Panas demi Keperluan Mereka'

"Saya Menyekolahkan Mereka Lebih dari Rp 3 Miliar, Nyarinya Juga Hujan Panas demi Keperluan Mereka"

Regional
Lima Kecamatan di Kabupaten Semarang Masuk Zona Merah Covid-19

Lima Kecamatan di Kabupaten Semarang Masuk Zona Merah Covid-19

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 Januari 2021

Regional
Pengungsi Gempa di Majene Meninggal karena Kedinginan

Pengungsi Gempa di Majene Meninggal karena Kedinginan

Regional
Berlutut dan Menangis di Depan Wali Kota Malang, Istri Korban Longsor: Suami Saya, Pak, Suami Saya

Berlutut dan Menangis di Depan Wali Kota Malang, Istri Korban Longsor: Suami Saya, Pak, Suami Saya

Regional
Ridwan Kamil Sebut Tasikmalaya Lemah karena Tidak Muncul Berita Viral Covid-19

Ridwan Kamil Sebut Tasikmalaya Lemah karena Tidak Muncul Berita Viral Covid-19

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 20 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 20 Januari 2021

Regional
Pria Ini Ditangkap 5 Hari Sebelum Menikah, Terpaksa Ijab Kabul di Kantor Polisi

Pria Ini Ditangkap 5 Hari Sebelum Menikah, Terpaksa Ijab Kabul di Kantor Polisi

Regional
Banjir Kalsel, 6 Warga Masih Dinyatakan Hilang

Banjir Kalsel, 6 Warga Masih Dinyatakan Hilang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X