Sopi Masuk RUU Larangan Minuman Beralkohol, Pemprov: Itu Artinya Menghapus Budaya NTT

Kompas.com - 13/11/2020, 13:12 WIB
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019) KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREGubernur NTT Viktor Bungtilu Laikoda, sedang memegang minuman keras Sophia di Undana Kupang, Kamis (20/6/2019)

KUPANG, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan  Minuman Beralkohol (Minol) kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu poin dalam RUU itu juga melarang minuman beralkohol tradisional seperti sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lainnya.

Baca juga: Gubernur NTT Tentukan Harga Terendah dan Tertinggi Minuman Sophia

RUU itu mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi NTT.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, secara tegas meminta DPR RI mengkaji dengan baik RUU itu.

Baca juga: Apa Saja Minuman Tradisional yang Dilarang Dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol?

Karena bagi masyarakat NTT, minuman tradisional seperti sopi dan tuak merupakan minuman yang berkaitan dengan budaya setempat.

"Sehingga kalau mereka mau membuat RUU itu berarti mereka mau menghapus budaya NTT," tegas Marius kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2020) siang.

Baca juga: Minuman Sophia, dari Cerita Gubernur NTT hingga Dikritik Anggota Dewan

Menurut Marius, selain sebagai budaya, banyak masyarakat NTT juga menggantungkan hidupnya dari minuman tradisional beralkohol.

Dari minuman itu, masyarakat bisa membiayai pendidikan dan kesehatan dengan menjual sopi.

"Kecuali negara membuat undang-undang untuk pendidikan dan kesehatan gratis baru boleh mengeluarkan undang--undang tersebut," ujar Marius.

RUU ini juga dinilai membatasi potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang sangat merugikan masyarakat NTT.

Marius mengatakan, minuman sopi atau tuak  sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum negara ini dibentuk.

"Pertanyaan saya, apakah kita semua akan membasmi pohon tuak, atau pohon lontar sebagai bahan baku pembuatan sopi? Itu tidak mungkin terjadi karena tumbuhan itu sudah diberikan Tuhan kepada manusia untuk didayagunakan," ujar dia.

Menurut Marius, DPR tidak boleh melihat dampak minuman itu hanya sebatas memabukan saja. Cara berpikir seperti itu sangat sederhana.

Marius meyakini RUU ini akan mendapat penolakan dari masyarakat luas di seluruh Indonesia khususnya NTT yang selama ini menjadikan minuman itu sebagai mata pencarian dan juga sosial budaya.

"Misalnya di Manggarai, pembicaraan adat belum bisa dimulai tanpa minuman itu. Termasuk juga di Timor, setiap upacara adat ataupun sanksi adat harus disertai minuman sopi. Itu warisan budaya dari para leluhur yang sudah berlangsung ribuan tahun lalu," ujar dia.

Dia berharap DPR mengatur batasan pengolahan minuman keras itu agar bisa dikelola secara modern seperti Sophia sehingga biasa diatur kadar alkoholnya.

Salah satu yang dapat diatur yaitu orang yang pantas untuk mengonsumsi minuman itu, dengan melihat batas usia minimal 21 tahun.

"Kita harapkan DPR mengkaji secara ilmiah dampak negatif yang ditimbulkan akibat RUU itu. Mereka harus memahami komunitas budaya dengan hubungannya dengan minuman itu," kata dia.

Seperti diketahui, Gubernur NTT Viktor Laiskodar gencar memperkenalkan minol tradisional sopi yang dibranding menjadi Sophia. 

Pemerintah NTT akan menyiapkan regulasi sehingga tata niaga minuman Sophia diatur agar berjalan dengan baik.

Sophia menurut dia menjadi awal yang baik untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang selama ini memproduksi minuman keras lokal sopi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 20 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 20 Januari 2021

Regional
Pria Ini Ditangkap 5 Hari Sebelum Menikah, Terpaksa Ijab Kabul di Kantor Polisi

Pria Ini Ditangkap 5 Hari Sebelum Menikah, Terpaksa Ijab Kabul di Kantor Polisi

Regional
Banjir Kalsel, 6 Warga Masih Dinyatakan Hilang

Banjir Kalsel, 6 Warga Masih Dinyatakan Hilang

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 20 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 20 Januari 2021

Regional
Bangun Solidaritas, Ganjar Kirim 15 Relawan untuk Bantu Penanganan Korban Gempa Sulbar

Bangun Solidaritas, Ganjar Kirim 15 Relawan untuk Bantu Penanganan Korban Gempa Sulbar

Regional
Gempa Magnitudo 5,5 di Maluku Tenggara, Warga: Kami Tidak Rasakan Gempa di Sini

Gempa Magnitudo 5,5 di Maluku Tenggara, Warga: Kami Tidak Rasakan Gempa di Sini

Regional
Warga Banyumas yang ke Luar Kota Wajib Kantongi Hasil Tes Cepat Antigen

Warga Banyumas yang ke Luar Kota Wajib Kantongi Hasil Tes Cepat Antigen

Regional
Kasus Corona di Karawang Tertinggi Selama 3 Hari, Berikut Sebarannya

Kasus Corona di Karawang Tertinggi Selama 3 Hari, Berikut Sebarannya

Regional
Tempat Tidur Penuh, 20 Pasien Covid-19 Dirawat di IGD RSUD Kanujoso Balikpapan

Tempat Tidur Penuh, 20 Pasien Covid-19 Dirawat di IGD RSUD Kanujoso Balikpapan

Regional
Donasi untuk Korban Gempa Dipakai Beli Miras, Empat Remaja Diamankan

Donasi untuk Korban Gempa Dipakai Beli Miras, Empat Remaja Diamankan

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Vaksin Tiba di Tasikmalaya pada 22 Januari 2021

Ridwan Kamil Pastikan Vaksin Tiba di Tasikmalaya pada 22 Januari 2021

Regional
Hakim dan Panitera Positif Covid-19, Pengadilan Negeri Jombang Tunda Berbagai Persidangan

Hakim dan Panitera Positif Covid-19, Pengadilan Negeri Jombang Tunda Berbagai Persidangan

Regional
40 Advokat Siap Dampingi Kakek Koswara yang Digugat Anaknya Rp 3 Miliar

40 Advokat Siap Dampingi Kakek Koswara yang Digugat Anaknya Rp 3 Miliar

Regional
Satu Lagi Warga Italia Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rp 3 Triliun di Labuan Bajo

Satu Lagi Warga Italia Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rp 3 Triliun di Labuan Bajo

Regional
Dua Tersangka Pembuang Mayat Mahasiswa Telkom Terima Upah, Diduga Uang Milik Korban Fathan

Dua Tersangka Pembuang Mayat Mahasiswa Telkom Terima Upah, Diduga Uang Milik Korban Fathan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X